Gelas Kaca

Makna utama politik adalah pengelolahan urusan manusia sedangkan baik atau buruknya pengelolahan, itu urusan lain. Perbedaan utama antara politik umum dengan politik Islam itu ada pada standar syariah Islam. Rasul mengajarkan persaudaraan dan persatuan masyarakat suatu negara, Rasul mengirimkan utusan yang merepresentasikan Islam ke negeri-negeri tetangga, Rasul melarang memerangi kaum kecuali jika mereka yang mulai mengintervensi dan memerangi. Aktivitas politik bermakna membuat manusia lebih dekar kepada kebaikan.

 Masyarakat Arab dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat perkotaan dan pedesaan. masyarakat pedesaan. Masyarakat Arab sama sekali belum mengusasai politik sebelum Rasul SAW. Diutus. Mereka bahkan tidak berpikir untuk mengangkat salah seorang pemimpin untuk menyatukan puluan suku yang ada. Masyarakat yang dikenal jahiliyah atau bodoh itu sebetulnya pandai benar bersyair. Akan tetapi kebaikan dan keunggulan yang Allah anugerahkan kepada mereka itu terkotori tingkah yang bermasalah. Karena mereka menyalahgunakan kepintaran mereka maka Allah menggubur potensi-potensi yang Allah anugerahkan kepada mereka inilah yang disebut dengan kaum jahiliyah. Hingga akhirnya mereka berhenti setelah datangnya nabi Muhammad SAW. 

Rasulullah membutuhkan sebuah sarana besar untuk menunjukan kepada dunia bahwa Islam adalah pilihan yang mampu mengelola seluruh detail kehidupan manusia. Rasulullah membutuhkan institusi untuk mengakomodasi persatuan umat Islam, dan memastikan agar syariat memimpin satuan terkecil kehidupan masyarakat yaitu negara. Rasulullah membangun unsur negara Islam pertama di Madinah, negara pionir yang kemudian hari menjadi basis perluasan ke seluruh dunia. 

Politik Rasul di Mekkah dari Gua hira untuk membangun Negara.

Mencetak Manusia Baru. Rasulullah berhasil mengajak keluarga dan sahabatnya masuk Islam, kemudian Rasulullah melakukan dakwah secara terbuka namun tetap merahasiakan struktur gerakannya.

Manusia-manusia besar dalam asuhan. Unsur tarbiyah dalam generasi ini adalah Al-Quran dan Sunah Nabi-Nya. Kemudian ditambah dengan kehadiran Rasulullah saw secara pribadi ini merupakan unsure yng takkan terulang lagi. Rasulullah mendirikan sebuah madrasah yang dirahasiakan dari kafir QuraisyAjaran Islam di Mekkah tidak hanya tentang konsep ketuhanan, Islam juga diajarkan tentang hari kiamat, iman terhadap kisah-kisah para nabi terdahulu.

Prinsip Islam di Mekkah. Setelah Manusia dan Prinsip Hijarah, Rasulullah mempersiapkan kader atau manusia-manusia besar yang akan meninggian bendera Islam saat negara berdiri. Terminologi yang tepat untuk mengungkapkan sebuah perubahan sosial terencana adalah pembangunan. Pada fase Madinah ini Rasulullah konsen memenuhi unsur tanah dan pemerintahan atau kekuatan politik. Setelah Manusia dan Prinsip: Hijrah,. Rasul terus berencana agar sahabat mempunyai akses luas. Dipilih Habasyah, dimana ada seorang raja yang tak seorangpun dizalimi disisinya. Disana didapatkan space bagi pertumbuhan keislaman sebagian sahabatnya.  

Politik Rasul di Madinah: Suasana Baru Masyarakat Baru. Setiap founding father negara yang ingin melakukan perubahan sosial terencana pastilah memerhatikan unsure tanah, masyarakat, dan pemerintah saat membangun negaranya. 

1. Tanah dan pembangunan infrastruktur negara. Pembagunan dimulai dari masjid sebagai pusat ibadah dan menjadi tempat tinggal bagi pendatang. 

2. Kekuatan politik. Kekuatan politik harus mempunyai struktual yang harus ditaati. Rasulullah segera membentuk aturan atau undang-undang yang akan ditaati dan menjadi landasan kehidupan manusia. Aturan politik disebut dengan Al-Madaniyyah atau Piagam Madinah. Piagam ini terdiri atas 47 pasal.

Sebuah strategi politik keagamaan yang bercakupan luas dimasukan ke dalam sistem hukum dan peraturan yang dijalankan oleh rezim-rezim penguasa. Kaum Sunni mengembangkan strategi pemisahan radikal antara otoritas agama dan otoritas politik. Gerakan Sunni bergerak seperti kekuatan politik Syiah muncul sebagai satu kekuatan yang dirancang rapi untuk bertahan dari kerancuan sisem politik kekhalifahan. Ketika Dinasti Buwaihhi menurun, sebuah kbijakan restorasi Sunni yang lebih agresif dijalankan dibawah kepemimpinan gabungan antara para cendekiawan urbah dan dua khalifah yang kuat., yaitu al-Qadir dan al-Qa’im. Mereka melarang pembahasan tentang Syiah. 

Pemusnahan kekuatan politik-militer Abbasiyah yang telah dilakuakan semakin mempermudah tugas kalangan apologis Sunni. Ibn Hanba; sendiri, di luar pandangan minimalisnya terhadap politik dan rasionalitas, menegaskan bahwa setiap orang harus tunduk kepada Imam. Syariat menetapkan berbagai fungsi sosial-politik penting yang hanya da[at dilaksanakan oleh Imam-khalifah yang meliputi pelaksanaan berbagai ketetapan hukum. Para fukaha merundingkan cara penetapan khalifah, sekaligus dasar untuk membatalkan kekuasaannya. Pengangkatan bisa dilakukan melalui penunjukan yang disertai perjanjian. Karakteristik kaum Sunni adalh bahwa tak ada prosedur baku untuk memecat khalifah. 

Al-Mawardi merupajan seorang ahli hukum reformis, yang punya obsesi untuk mengadaptasikan syariat sesuai dengan keadaan masyarakat.Menurut Al-Mawardi, sumber-sumber keteraturan sosial adalah: 

1) Sebuah agama yang mapan, yang dapat mengatur nafsu manusia dengan benar

2) Seorang penguasa yang kuat tifak akrena agamanya , kecuali jika mereka dipaksa untuk menjadi seorang yang kuat

3) Keadilan untuk menjamin terjaganya hubungan cinta dan ketundukan yang saling menguntungkan antara rakyat dan penguasa. 4) Hukum dan tata tertib yang menghasilkan rasa aman

 5) Kemakmuran ekonomi

 6) Harapan akan terpeliharanya aktivitas produksi. 

Ibnu Taimiyah menghabiskan hidupnya sebagai kritikus agama di wilayah Mamluk di Mesir dan Suriah. Tujuan Ibnu Taimiyah adalah membangun pemerintahan yang berdasaekan syariat. Menurutnya maasalah yang dihadapi oleh oleh pemimpin adalah pemimpin berfikir bahwa mereka dapat mencapai tujuan marteri melalui kekuatan, ambisi dan kepentingan pribadi, sementara masyarkat religious berfikir bahwa mereka dapat mencapai tujuan spiritual semata-mata dengan kesalehan. Menurut Ibn Taimiyah agama tidak dapat diamalkan tanpa kekuasaan politik. Jabatan dan aktivitas politik termasuk kedalam kategori amanat. 

Tujuan dari semua tugas public adalah mewujudkan kesejahteraan material dan spiritual manusia tergantung kepada postulat hishbah. Karena itu memerintahkan kepada kebaikan merupakan tujuan tertinggi dari tugas public. Tidak ada pemerintah yang dapat mencapainya tanpa mematuhi norma-norma Islam. Sebaliknya, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran tidak efektif tanpa dukungan kekuatan politik. 

Kepemimpinan adalah fungsi khusus yang membutuhkan otoritas, kerajaan, dan kekuatan yang berkuasa. Ketergantungan penguasa yang sah pada pemenuhan tanggung jwab dinyatakan dengan tegas dalam doktrin Alquran tentang perwalian mereka yang diamanati dengan kekuasaan merupakan wali, wakil, dan agen otoritas. Otoritas pemimpin sesungguhnya berasal dari tuhan. Ibnu Taimiyah membolehkan penguasa untuk menerapkan hukuman terhadap sesuatu urusan yang belum ditetapan oleh syariat. 

Fakta-fakta sosial yang dominan. Salah sati reformasi yang diusulkan oleh Ibn Taimiyah adalah agar ulama meninggalkan pengasingan mereka dari politik. Dalam pemikiran politik Islam, kewajiban menasehati seperti itu nyaris seperti pengawasan dan pengujian konstitusional terhadap kebijakan yang dijalankan penguasa.

Syariat lebih lunak ketika mepertimbangkan adat yang berlaku, dan mempersatukan adat saat ini dengan prisip-prinsip umum syariat. 

 1) menerapkan ijtihad dalam persoalan politik. 2) Menggunakan kriteria syariat tentang kemaslahatan umum secara liberal. Ketegasan sikap merupakan sikap kontribusi terhadap pemerintahan. 

Ada tujuh tahapan perjuangan sebelum Islam menjadi rahmatan lil’alamin, yaitu:

 1) memperbaiki individu

 2) membangun keluarga muslim 

3) membimbing masyarakat 

4) memperbaiki pemerintahan dan membangun negara yang islami 

5) mengembalikan khalifah 

6) merealisasikan kepemimpinan Islam 

7) mendeklarasikan Islam sebagai guru peradaban alam semesta. 

Dalam peradaban Islam, ada yang disebut mihwar dauli atau orbit negara. Mihwar dauli adalah tempat bergeraknya langkah keempat dalam urutan pembangunan kembali peradaban umat. Pemaham konsep politik perlu dibangun dalam mihwar dauli adalah pemahaman tentang tsawabit dan mutaghayyirat, antara persoalan –persoalan yang baku dan yang bisa beribah secara kondisional dalam politik. Tsawabit as-siyasah al-Islamiyyah pada domain politik, referensi, asas, prinsip, dan model pemerintahan muslim. Sedang mutaghayyirat adalah cara dan proses terlibatnya para politikus muslim dalam proyek politik (musyarakah), kontinuitas. 

Dialam ini berlaki hukum Allah yaitu tsawabit dan mutaghiyyirat adalah pokok dan sesuatu yang tetap, yang diciptakan Allah untuk diikuti, bukan dimodifikasi dan dikritasi. Tsawabit dalam bidang politik mencakup asas politik Islam, tujuannya, referensinya dan prinsip-prinsipnya. 

Asas Politilik Islam : Akidah Tauhid. Hilangnya spiritual dalam pergerakan para pejuang. Sandaran atau asas yang diyakini disebut pandangan hidup atau tashawwur atau worldview. Ketiadaan akidah tauhid dalam setiap sisi kehidupan, khususnya politik, hanya akan menanti detik-detik kehancurannya. Akidah tauhid menjadi tsawabit dalam politik Islam. 

Tujuan Politik Islam. Tujuan utamanya yaitu memastikan aktivitas pemerintah agar beririentasi pada kebaikannmasyarakat dan meminimalisir kebijakan destruktif walaupun langkah-langkah tersebut tidak ada sumbernya dalam referensi Islam tetapi tidak berarti politik Islam adalah politik liberal yang tidak mengenal batasan sama sekali kecuali batasan yang diciptakan manusia itu sendiri.

Domain Politik dan Referensinya. Dalam konteks domain Islam dibagi menjadi dua, pertama, domain yang sudah ada teks syar’i termasuk tsawabit yaitu dalil-dalil yang pasti diantaranya Al-Qur’an dan Sunah, Ijmak. Kedua, domain yang tidak ada teks syar’i.  

Prinsip Politik Islam. Prinsip politik Islam terwujud dalam keadilan, syura, dan kebebasan.  

Keadilan

 Prinsip keadilan adalah hal yang tetap atau tsawabit tapi penerjemahannya dalam aktivitas politik bisa bermacam-macam kondisi dan situasi.Keadilan adalah landasan dari semua.

Syura. Syura adalah mengambil pendapat masyarakat dalam persoalan pemerintah dan politik dalam bingkai syariat Allah sesuai dengan target yang diinginkan. Dr. Said Hawwa menulis tentang hikmah syura’ diantaranya masyarakat sadar atas prolematik yang dihadapinya, Masyarakat merasa tenang jika yang menjadi peserta syura, masyarakat selamat dari penyesalan karena gagasan-gagasan dictator yang potensial salah, lebih dekat kepada kebenaran, akal semakin berkembang dan bijak, memperkaya kemampuan manajemen. 

Kebebasan. 

Kebebasan politik artinya menghormati pendapat personal seseorang dalam sebuah pemerintahan, sehingga ia tidak dipersulit oleh sang pemimpin karena pendapatnya itu. Adapun prinsip kebebasan politik meliputi empat hal yaitu: 

1) Kebebasan mengekspresikan pandangan politik

2) Kebebasan memilih pemimpin

3) Kebebasan mengkritik dan mengontrol politik

 4) Kebebasan membuat perkumpulan.

Ibnu Khaldun menjelaskan tentang perbedaan yang jelas, secara teoritis, antara ilmu alam dan ilmu sosial. Dan pada teori ini juga bidang ilmu pengetahuan sosiologi dikenal masyarakat. Ibnu khaldun dikenal dari pendekatan Islam yang mapan terhadap aspek kognitif manusia, yaitu pendekatan yang bersandar pada semua sumber wahyu untuk semua pengetahuan tentang dunia dan moral, dan pendekatan yang melihat bahwa hubungan kausalitas bertentangan dengan kemahakuasaan Tuhan. Karenanya, sebagian orang memandang Ibnu Khaldun sebagai rasional sekuler. 

Salah satu ciri khas Ibnu Khaldun adalah pengakuannya bahwa ia terbebas dari segala tradisi pemikiran. Ia mengatakan “mengetahui semua itu berkat pertolongan Tuhan dan tanpa pengaruh Aristoteles.” Dalam Muqaddimah Ia menyatakan dengan ungkapan yang lebih tegas bahwa ilmu agama, yang berdasarkaan wahyu, harus diutamakan ketimbang akal. Ibnu Khaldun berpikiran bahwa kesalahan-kesalahan filsafat telah sangat merusak politik. Pertama, ia menolak pandangan para filsuf terdahulu bahwa wahyu, sebaagaai sebuah cara yang dibutuhkan untuk membentuk masyarakat politik yang sehat dapat dijelaskan secara rasional. Survey akhir Ibnu Khaldun tentang peradaban manusia, ia membahas tentang pengetahuan dan cabang-cabangnya, disiplin agama, logika, matematikaa, filsafat bahasa Arab, bahasa sehari-hari dan bahasa puitis. Ia memandang rendah astrologi dan kimia. 

Metode Historis dan Sosial: Ibnu Khaldun mengawali karyanya dengan mengatakan bahwa sejarah berakar kuat dalam filsafat.Ia mengatakan dan menerapkan bahwa metode Aristoteles yang harus diperhatikan oleh sarjana Islam yakni memahami masa lampau.

 Teori Perubahan Sosial: Ibnu Khaldun memulai bahasanya tentang kategori yang paling umum yaitu asosiasi manusia atau peradaban.

 Manusia sebagai individu saling bergantung satu sama lain untuk penghiduoan mereka, sehingga menuntut adanya pembagian kerja dan membutuhkan persahabatan. Ia juga menjelaskan tentang strata masyarakat. Secara khusus Ia mendefinisikan ashabiyah sebagai pendorong perjalanan sejarah manusia dan juga bisa membentuk strata.

Bentuk Otoritas Moral dan Amoral: Ada tiga macam kedaulatan yang muncul ditengah komunits manusia. Pertama, kedaulatan alami. Kedua, manusia mungkin mempunyai pemerintah yang sesuai dengan hukum yang dirancang leh orang-orang yang pandai dan bijak. Ketiga, manusia memiliki pemerintah sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Pandangan jabatan khalifah tidak lagi ada setelah empat khilafah Rasyidin yang adil.

Nilai-Nilai Politik: Nilaai-nilai politik dipertimbangkan terutama karena dampaknya terhadap keberhasilan politik, naiknya kekuasaan, stabilitas, instabilitas, dan kebobrokan masyarakat. Ekonomi Politik dan Tugas Pemerintah: Fungsi pemerintah adalah mengatur dan mengembangkan ekonomi. Ia memulai dengan batasan ilmu ekonomi yakni tentang penghidupan dan keuntungan. Dan ia juga menarik perbadaan dalam bidang ekonomi antara badawah dan hadharah antara komunitas primitif dan perkotaan. 

Konsep Tentang Negara: Konsep negara menurut Ibnu Khaldun adalah dawlah, yaitu suatu kekuatan politik yang mendominasi pihak lain karena keberadannya ashabiyyah sebuah dawlaah dapat diterima kelompok terutama pihak terkemuka. Ia menganggap bahwa negara sebagai sebuah pranata yang terpisah dari masyarakat yang memunculkannya. Rakyat hanya berkewajiban memberikan kesetiaan kepada agama yang menjalankan syariat.Dalam hal ini Ibn Khaldun beranggapan bahwa suatu negara dianggap jika pemimpinnya memegang kekuasaan dengan kekuatan kecil atau hanya memiliki kekuatan. 

Prestasi Ibnu Khaldun: Muqaddimah memadukan berbagai segi kehidupan dari seluruh pemikiran politik Islam. Ibnu khaldun menyusun sebuah teori umum untuk menjelaskan perubhan sosial dan politik dengan menggunakan sejumlah besar data historis kontemporer dari dunia Islam.